ETIKA PUBLIK DALAM PEMBANGUNAN POLITIK PADA MUSYAWARAH NASIONAL (MUNAS) PARTAI GOLKAR
A. Perspektif Masa Depan
Perspektif Masa Depan dari Partai Golkar dapat digambarkan sebagai berikut :
Paradigma baru Partai GOLKAR sebagaimana dikemukakan di atas, merupakan manifestasi komitment dan kesungguhan GOLKAR Baru untuk membangun Indonesia masa depan yaitu terbentuknya masyarakat yang sejahtera, madiri, adil, terbuka dan demokratis yang menjadi sendi-sendi penunjang terbangunnya masyarakat madani ( masyarakat modern yang berakhlak mulia ). Para pendiri negara ( founding fathers ) secara bijaksana merumuskan tujuan negara yang sekaligus merupakan cita-cita masa depan itu pada pembukaan UUD 1945 yang berbunyi : Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Salah satu motivator reformasi adalah dorongan untuk mewujudkan keadilan. Keadilan adalah nilai Ilahi yang mutlak harus diwujudkan dalam masyarakat dan menjadi esensi dasar dari Pembukaan UUD 1945 tersbut di atas. Tatanan sistem sosial ,
politik, dan ekonomi harus dilandasi oleh nilai keadilan yang berintikan semangat kebersamaan manusia. Pandangan yang diskriminatif dan tidak adil terhadap suatu kelompok tertentu harus dihapuskan dan diganti dengan semangat kekeluargaan, kebersamaan dan persaudaraan sejati antar warga negara. Keterbukaan adalah nilai kemanusiaan yang hakiki yang merupakan nafas gerak reformasi. Atas dasar prinsip keterbukaan diciptakan sistem sosial, politik dan ekonomi yang tembus pandang ( transparan), dengan struktur dan proses yang secara efektif benar-benar mencerminkan kedaulatan rakyat.
Dalam tatanan kehidupan masyarakat madani tersebut terdapat keseimbangan antara efektifitas pengawasan sosial atas dasar pelaksanaan kebebasan asasi terutama kebebasan menyatakan pendapat , berkumpul dan berserikat di satu sisi dan tanggung jawa asasi atas kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara pada sisi yang lain. Singkatnya GOLKAR Baru mencita-citakan masyarakat yang maju dan sejahtera dalam satu tarikan nafas dengan masyarakat yang mandiri, demokratis, egaliter dan terbuka.
B. TATANAN SOSIAL POLITIK
Dukungan aktif dan kritis dari GOLKAR Baru terhadap agenda reformasi adalah manifestasi dari komitmentnya untuk menegakkan tatanan kehidupan politik nasional yang demokratis, sekaligus melakukan serangkaian koreksi terencana, melembaga dan berkesinambungan terhadap seluruh penyimpangan yang telah terjadi dalam paradigma lama. Atas dasar komitmen pada tatanan kehidupan politik yang demokratis dan egaliter tersebut, GOLKAR Baru menyambut dengan tangan terbuka dan lapang dada tumbuhnya lembaga-lembaga politik dalam masyarakat ,seperti partai politik, organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat. GOLKAR Baru memandang utmbuhnya berbagai wadah penyalur aspirasi masyarakat tersebut adalah hal yang positif dan wajar , namun harus diiringi dengan pencermatan apakah dalam jumlah yang banyak dan platform yang beraneka ragam tersebut akan memberikan sumbangan bagi kokohnya persatuan dan kesatuan ( integrasi ) bangsa atau justru sebaliknya. Berkenaan dengan peran ABRI atau yang lebih dikenal dengan Dwi Fungsi ABRI, GOLKAR Baru senantiasa meletakkannya dalam konteks dinamika politik masyarakat yang terus berubah dan berkembang. Adalah fakta yang tidak bisa dipungkiri bahwa GOLKAR dan ABRI mempunyai kaitan historis yang sangat dalam. Hal inilah yang menyebabkan antara GOLKAR dan ABRI terdapat kesamaan pandang terhadap citacita dan masa depan bangsa dan negara. Namun dengan dikukuhkannya konsep dasar kemandirian GOLKAT Baru sesuai dengan hasil MUNAS Luar Biasa yang lalu dimana GOLKAR Baru tidak lagi mengenal struktur dan mekanisme Tiga Jalur, maka hubungan GOLKAR dan ABRI disesuaikan dengan semangat dan dinamika reformasi. Dalam hubungan ini GOLKAR Baru memberikan dukungan atas langkah-langkah ABRI melakukan reformasi internal. GOLKAR Baru memberikan apresiasi yang tinggi terhadap kebijakan ABRI untuk melkukan reposisi mengurangi secara bertahap peran sosial politiknya, sehingga terbentuk sosok ABRI dalam Paradigma Baru sejalan dengan semangat reformasi.Tatanan Sosial Ekonomi. Dalam Paradigma Baru, GOLKAR memandang bahwa untuk membangun tatanan sosial ekonomi mas depan adalah dengan pengembangan ekonomi kerakyatan atas dasar keyakinan bahwa hanya dengan sistem perekonomian ini yang menjamin rakyat akan semakin sejahtera. Pembangunan ekonomi dalam paradigma lama yang terlampau menekankan pertumbuhan dengan tulang punggung konglomerasi justru membawa negara dan bangsa Indonesia ke dalam krisis ekonomi yang sangat parah. Dalam konteks ini maka ekonomi kerakyatan justru memiliki potensi yang kuat untuk memperkukuh fundamental ekonomi bangsa Indonesia, karena dengan ekonomi kerakyatan maka usaha kecil, menengah dan koperasi akan benar-benar dikembangkan dan diperkuat sebagai plar utama perekonomian nasional. Dengan demikian GOLKAR Baru bertekad untuk memberdayakan usaha kecil, menengah , dan koperasi sebagai prioritas yang paling diutamakan dalam membangun tatanan sosial ekonomi bangsa ekonomi bangsa ke depan.
C. TATANAN SOSIAL BUDAYA
Di bidang sosial budaya, GOLKAR Baru mencita-citakan penguatan budaya bangsa yang mamapu melahirkan bangsa yang kuat ( strong nation ) , yakni bangsa yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki etos kerja yang tinggi, memiliki disiplin sosial yang tangguh, dan memiliki etika yang kuat. Untuk itu perlu diupayakan berkembangnya budaya ilmu ( intelektualisme ), budaya disiplin, dan budaya hidup etis dan religius di klangan masyarakat. GOLKAR Baru memandang keserasian sosial, keharmonisan sosisal dan kerukunan sosial sebagai basis bagi integrasi bangsa. Untuk itu maka kesenjangan sosial ekonomi antar individu, antar kelompok, antar kota - desa, antara Jawa dan Luar Jawa , dan antar pusat dan daerah, serta terpeliharanya kerukunan hidup beragama, menjadi agenda penting yang harus diwujudkan. Dengan konsep dasar tatanan baru tersebut, partai GOLKAR bertekad untuk membangun masa depan, yaitu Indonesia yang dicita-cita Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.
D. KESIMPULAN
Pembangunan politik pasca musyawarah nasional (munas) partai golkar banyak menyimpan tanda tanya dan saling mencurigai dimana saling klaim suara dari DPD yang ada di seluruh indonesia sehingga peta pembangunan politik sangat susah dicerna mulai dari dimana ketatnya persaingan antara aburizal bakri dengan suriah paloh yang begitu besar pengaurhnya di kalangan arah kebijakan politik partai kelak.
Dimana kita ketahui golkar adalah rifal terbesar partai yang memenangi pemilu yaitu demokrat dan mengusung kembali bapak Susilo bambang yudhoyono atau lebih dikenal dengan sebutan SBY yang memilih budi yono sebagai orang nomor duanya yang bemerupakan orang non partai.
Bagaimana yang permasalahan yang harus di lakukan oleh partai terutama masalah arah kebijakan koalisi ke kabinet SBY atau menjadi oposisi tapi setelah munas dan terpilihnya bang ical sebagai ketua mulai menuai titik terang terhadap arah dan kebijakan partai karena dimana kita ketahui bahwa kedekatan aburijal bakri dengan SBY sendiri sangat dekat sehingga di pastikan bahwa golkar akan mengikuti dimana susunan kabinet dan jajaran pemerintah dan bukan oposisi lagi .
Polemik yang besar sekarang yang terjadi adalah dimana masuknya Rizal malarangeng sebagai pengurus harian DPP golkar yang banyak kalangan mengatakan bahwa itu adalah awal dari kehancuran golkar smoga saja tidak, tapi memang setelah dilihat bahwa kredibilitas Rizal di golkar yang belum terbukti sehingga banyak menimbulkan kecemburuan sosial dari anggota partai golkar itu sendiri. Entah akan ada skenario baru ataukah akan ada perubahan kedepanya karena banyak yang berharap bahwa golkar kemarin terpuruk dengan kekalahan di pemilu dan kekalahan kadernya di pilpres 2009.
Dalam dialog setelah selesai munas bahwa Pelaksanaan kehidupan politik di Indonesia yang mencapai puncaknya pada tahun 2009 baru saja melewati agenda-agenda penting. Tetapi semua ini ternyata masih menyisakan catatan dalam pemikiran .
“Para elit politik golkar harus memiliki blue print atau road map pembangunan politik kedepan, pembangunan politik di Indonesia yang terjadi saat ini merupakan kelanjutan dari proses yang berawal sejak reformasi.Salah satunya kelemahan ialah masih adanya potensi ketidaksesuaian antara sistem presidensiil yang ditandai dengan presiden yang dipilih langsung oleh masyarakat dan sistem multi partai di parlemen. Kedepannya ia akan terus mendorong agar partai-partai yang banyak ini menjadi lebih sederhana. “Jumlah partai yang melewati Parlementary Threshold (PT) dapat dijadikan acuan,” tambahnya.
Salah satu cara yang dapat ditempuh ialah dengan menaikkan ambang batas PT, meningkatkan syarat pendirian partai, dan memperketat persyaratan partai untuk dapat mengikuti pemilu. Sehingga secara alamiah jumlah partai akan mengecil. Sistem pemilu legislati pun tak lepas dari perhatiannya. Menurutnya sistem pemilu harus lebih fokus ke sistem distrik murni. Karena sistem yang dilakukan saat ini ternyata juga menimbulkan masalah seperti persaingan di intern partai.
Sementara itu, ia mengharapkan agar dalam sistem pemilihan presiden tidak terlalu tinggi syarat pencalonannya. Sehingga bisa muncul lebih banyak calon pemimpin alternatif. “Calon Independen harus dibuka kesempatannya,” .
A. Perspektif Masa Depan
Perspektif Masa Depan dari Partai Golkar dapat digambarkan sebagai berikut :
Paradigma baru Partai GOLKAR sebagaimana dikemukakan di atas, merupakan manifestasi komitment dan kesungguhan GOLKAR Baru untuk membangun Indonesia masa depan yaitu terbentuknya masyarakat yang sejahtera, madiri, adil, terbuka dan demokratis yang menjadi sendi-sendi penunjang terbangunnya masyarakat madani ( masyarakat modern yang berakhlak mulia ). Para pendiri negara ( founding fathers ) secara bijaksana merumuskan tujuan negara yang sekaligus merupakan cita-cita masa depan itu pada pembukaan UUD 1945 yang berbunyi : Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Salah satu motivator reformasi adalah dorongan untuk mewujudkan keadilan. Keadilan adalah nilai Ilahi yang mutlak harus diwujudkan dalam masyarakat dan menjadi esensi dasar dari Pembukaan UUD 1945 tersbut di atas. Tatanan sistem sosial ,
politik, dan ekonomi harus dilandasi oleh nilai keadilan yang berintikan semangat kebersamaan manusia. Pandangan yang diskriminatif dan tidak adil terhadap suatu kelompok tertentu harus dihapuskan dan diganti dengan semangat kekeluargaan, kebersamaan dan persaudaraan sejati antar warga negara. Keterbukaan adalah nilai kemanusiaan yang hakiki yang merupakan nafas gerak reformasi. Atas dasar prinsip keterbukaan diciptakan sistem sosial, politik dan ekonomi yang tembus pandang ( transparan), dengan struktur dan proses yang secara efektif benar-benar mencerminkan kedaulatan rakyat.
Dalam tatanan kehidupan masyarakat madani tersebut terdapat keseimbangan antara efektifitas pengawasan sosial atas dasar pelaksanaan kebebasan asasi terutama kebebasan menyatakan pendapat , berkumpul dan berserikat di satu sisi dan tanggung jawa asasi atas kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara pada sisi yang lain. Singkatnya GOLKAR Baru mencita-citakan masyarakat yang maju dan sejahtera dalam satu tarikan nafas dengan masyarakat yang mandiri, demokratis, egaliter dan terbuka.
B. TATANAN SOSIAL POLITIK
Dukungan aktif dan kritis dari GOLKAR Baru terhadap agenda reformasi adalah manifestasi dari komitmentnya untuk menegakkan tatanan kehidupan politik nasional yang demokratis, sekaligus melakukan serangkaian koreksi terencana, melembaga dan berkesinambungan terhadap seluruh penyimpangan yang telah terjadi dalam paradigma lama. Atas dasar komitmen pada tatanan kehidupan politik yang demokratis dan egaliter tersebut, GOLKAR Baru menyambut dengan tangan terbuka dan lapang dada tumbuhnya lembaga-lembaga politik dalam masyarakat ,seperti partai politik, organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat. GOLKAR Baru memandang utmbuhnya berbagai wadah penyalur aspirasi masyarakat tersebut adalah hal yang positif dan wajar , namun harus diiringi dengan pencermatan apakah dalam jumlah yang banyak dan platform yang beraneka ragam tersebut akan memberikan sumbangan bagi kokohnya persatuan dan kesatuan ( integrasi ) bangsa atau justru sebaliknya. Berkenaan dengan peran ABRI atau yang lebih dikenal dengan Dwi Fungsi ABRI, GOLKAR Baru senantiasa meletakkannya dalam konteks dinamika politik masyarakat yang terus berubah dan berkembang. Adalah fakta yang tidak bisa dipungkiri bahwa GOLKAR dan ABRI mempunyai kaitan historis yang sangat dalam. Hal inilah yang menyebabkan antara GOLKAR dan ABRI terdapat kesamaan pandang terhadap citacita dan masa depan bangsa dan negara. Namun dengan dikukuhkannya konsep dasar kemandirian GOLKAT Baru sesuai dengan hasil MUNAS Luar Biasa yang lalu dimana GOLKAR Baru tidak lagi mengenal struktur dan mekanisme Tiga Jalur, maka hubungan GOLKAR dan ABRI disesuaikan dengan semangat dan dinamika reformasi. Dalam hubungan ini GOLKAR Baru memberikan dukungan atas langkah-langkah ABRI melakukan reformasi internal. GOLKAR Baru memberikan apresiasi yang tinggi terhadap kebijakan ABRI untuk melkukan reposisi mengurangi secara bertahap peran sosial politiknya, sehingga terbentuk sosok ABRI dalam Paradigma Baru sejalan dengan semangat reformasi.Tatanan Sosial Ekonomi. Dalam Paradigma Baru, GOLKAR memandang bahwa untuk membangun tatanan sosial ekonomi mas depan adalah dengan pengembangan ekonomi kerakyatan atas dasar keyakinan bahwa hanya dengan sistem perekonomian ini yang menjamin rakyat akan semakin sejahtera. Pembangunan ekonomi dalam paradigma lama yang terlampau menekankan pertumbuhan dengan tulang punggung konglomerasi justru membawa negara dan bangsa Indonesia ke dalam krisis ekonomi yang sangat parah. Dalam konteks ini maka ekonomi kerakyatan justru memiliki potensi yang kuat untuk memperkukuh fundamental ekonomi bangsa Indonesia, karena dengan ekonomi kerakyatan maka usaha kecil, menengah dan koperasi akan benar-benar dikembangkan dan diperkuat sebagai plar utama perekonomian nasional. Dengan demikian GOLKAR Baru bertekad untuk memberdayakan usaha kecil, menengah , dan koperasi sebagai prioritas yang paling diutamakan dalam membangun tatanan sosial ekonomi bangsa ekonomi bangsa ke depan.
C. TATANAN SOSIAL BUDAYA
Di bidang sosial budaya, GOLKAR Baru mencita-citakan penguatan budaya bangsa yang mamapu melahirkan bangsa yang kuat ( strong nation ) , yakni bangsa yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki etos kerja yang tinggi, memiliki disiplin sosial yang tangguh, dan memiliki etika yang kuat. Untuk itu perlu diupayakan berkembangnya budaya ilmu ( intelektualisme ), budaya disiplin, dan budaya hidup etis dan religius di klangan masyarakat. GOLKAR Baru memandang keserasian sosial, keharmonisan sosisal dan kerukunan sosial sebagai basis bagi integrasi bangsa. Untuk itu maka kesenjangan sosial ekonomi antar individu, antar kelompok, antar kota - desa, antara Jawa dan Luar Jawa , dan antar pusat dan daerah, serta terpeliharanya kerukunan hidup beragama, menjadi agenda penting yang harus diwujudkan. Dengan konsep dasar tatanan baru tersebut, partai GOLKAR bertekad untuk membangun masa depan, yaitu Indonesia yang dicita-cita Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.
D. KESIMPULAN
Pembangunan politik pasca musyawarah nasional (munas) partai golkar banyak menyimpan tanda tanya dan saling mencurigai dimana saling klaim suara dari DPD yang ada di seluruh indonesia sehingga peta pembangunan politik sangat susah dicerna mulai dari dimana ketatnya persaingan antara aburizal bakri dengan suriah paloh yang begitu besar pengaurhnya di kalangan arah kebijakan politik partai kelak.
Dimana kita ketahui golkar adalah rifal terbesar partai yang memenangi pemilu yaitu demokrat dan mengusung kembali bapak Susilo bambang yudhoyono atau lebih dikenal dengan sebutan SBY yang memilih budi yono sebagai orang nomor duanya yang bemerupakan orang non partai.
Bagaimana yang permasalahan yang harus di lakukan oleh partai terutama masalah arah kebijakan koalisi ke kabinet SBY atau menjadi oposisi tapi setelah munas dan terpilihnya bang ical sebagai ketua mulai menuai titik terang terhadap arah dan kebijakan partai karena dimana kita ketahui bahwa kedekatan aburijal bakri dengan SBY sendiri sangat dekat sehingga di pastikan bahwa golkar akan mengikuti dimana susunan kabinet dan jajaran pemerintah dan bukan oposisi lagi .
Polemik yang besar sekarang yang terjadi adalah dimana masuknya Rizal malarangeng sebagai pengurus harian DPP golkar yang banyak kalangan mengatakan bahwa itu adalah awal dari kehancuran golkar smoga saja tidak, tapi memang setelah dilihat bahwa kredibilitas Rizal di golkar yang belum terbukti sehingga banyak menimbulkan kecemburuan sosial dari anggota partai golkar itu sendiri. Entah akan ada skenario baru ataukah akan ada perubahan kedepanya karena banyak yang berharap bahwa golkar kemarin terpuruk dengan kekalahan di pemilu dan kekalahan kadernya di pilpres 2009.
Dalam dialog setelah selesai munas bahwa Pelaksanaan kehidupan politik di Indonesia yang mencapai puncaknya pada tahun 2009 baru saja melewati agenda-agenda penting. Tetapi semua ini ternyata masih menyisakan catatan dalam pemikiran .
“Para elit politik golkar harus memiliki blue print atau road map pembangunan politik kedepan, pembangunan politik di Indonesia yang terjadi saat ini merupakan kelanjutan dari proses yang berawal sejak reformasi.Salah satunya kelemahan ialah masih adanya potensi ketidaksesuaian antara sistem presidensiil yang ditandai dengan presiden yang dipilih langsung oleh masyarakat dan sistem multi partai di parlemen. Kedepannya ia akan terus mendorong agar partai-partai yang banyak ini menjadi lebih sederhana. “Jumlah partai yang melewati Parlementary Threshold (PT) dapat dijadikan acuan,” tambahnya.
Salah satu cara yang dapat ditempuh ialah dengan menaikkan ambang batas PT, meningkatkan syarat pendirian partai, dan memperketat persyaratan partai untuk dapat mengikuti pemilu. Sehingga secara alamiah jumlah partai akan mengecil. Sistem pemilu legislati pun tak lepas dari perhatiannya. Menurutnya sistem pemilu harus lebih fokus ke sistem distrik murni. Karena sistem yang dilakukan saat ini ternyata juga menimbulkan masalah seperti persaingan di intern partai.
Sementara itu, ia mengharapkan agar dalam sistem pemilihan presiden tidak terlalu tinggi syarat pencalonannya. Sehingga bisa muncul lebih banyak calon pemimpin alternatif. “Calon Independen harus dibuka kesempatannya,” .
0 komentar:
Posting Komentar